TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Investasi asing maupun dalam negeri sepatutnya berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) diharapkan dapat menyusun arah kebijakan investasi nasional.
Investasi nasional juga perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.
Sebab, apabila investasi dari luar negeri lebih dominan, maka sama saja Indonesia masih dijajah bangsa asing melalui sektor ekonomi.
“Investasi adalah bagian dari demokrasi ekonomi. Keputusan mengenai arah dan dasar kebijakan ekonomi, ada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Organ pengambil keputusan yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia adalah melalui sistem demokrasi politik, yaitu perwakilan rakyat di MPR RI,†kata Wakil Presiden ke-6, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Baca juga: Anggota Komisi IX DPR Ingatkan Masyarakat Tak Lengah untuk Cegah Gelombang Ketiga Covid-19
Hal itu disampaikan Try dalam Seminar Nasional bertajuk “Investasi Berasaskan Pancasila†yang dilaksanakan Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal MPR RI di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/11/2021).
“MPR RI sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia, harus menyusun arah dan dasar kebijakan investasi nasional yang selaras dengan tujuan pendirian negara Indonesia sejalan dengan upaya mencapai cita-cita luhur perjuangan bangsa dan didasari oleh nilai-nilai Pancasila,†ujarnya.
Try juga mengatakan investasi yang berlandaskan Pancasila, ciri dan cara pengambilan keputusannya sejalan dengan demokrasi Pancasila.
Rambu-rambunya diputuskan oleh organ negara yang merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia, yaitu MPR RI.
Prosesnya, kata Try, dilaksanakan sesuai prinsip demokrasi Indonesia, yaitu musyawarah mufakat untuk mewujudkan masyarakat merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
